SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG
Don't Stop Komandan

Minggu, 15 Agustus 2004

Kekuatan Alternatif Setelah Pemerintahan "Massa" Gagal

Oleh Maqbul Halim
(04 Agustus 2004)

Berkembangnya krisis yang bermula di bidang ekonomi, ternyata kemudian merangsek baik secara vertikal maupun secara horisontal. Di bidang ekonomi, misalnya, telah menyebabkan lonjakan kurs rupiah terhadap dollar AS nyaris tanpa kendali; akibatnya, kegiatan ekonomi di sektor ril mengalami kemandegan. Benih krisis tersebut berimbas ke sektor lain, kecuali hukum yang memang tidak pernah utuh sebagai low of the game dalam ber-Indonesia. Eskalasi kriris lantas mencapai titik kulminasi pada terhempasnya H. M. Soeharto berasama Orde Barunya dari singgasananya, 21 Mei 1998 yang disusul dengan perpisahannya yang diselenggarakan B.J. Habibie dengan afdhal.

Pemerintahan Massa

Sejak krisis multidimensional ini hingga Sidang Umum MPR RI 1999, hanya satu yang patut dibanggakan; yakni terpilihnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari hasil pergumulan hipokrisi politik yang penuh dengan noda. Peristiwa ini merupakan pintu gerbang menuju tertib politik bagi bangsa Indonesia. Tetapi ini pun tidak menjamin tegaknya lembaga-lembaga politik yang berwibawa dan serius menyelenggarakan kekuasaan dan pemerintahan. Sekalipun dari rahim politik yang sehat, tetap saja tertib politik seperti yang dipergakan saat ini tidak lain hanyalah sebuah kekacauan yang rapi. Maka, konformitas lantas menjadi alternatif penting bagi penguasa baru ketimbang merintis peta menuju tertib politik yang menjamin arah kehidupan rakyat yang benar dan pasti keluar dari krisis.

Untuk sementara konformitas ini pun mulai kehilangan kepercayaan diri dalam begitu banyak harapan rakyat yang belum jelas. Malahan hanya mengidentifikasi diri sebagai pahlawan massa (bukan pahlawan bangsa). Eksistensinya kini menjadi jelas juga, bahwa tugasnya membendung arus kekuatan laten kekuasaan Orde Baru telah menunjukkan hasil yang maksimal. Apalagi mendistorsi kekuatan-kekuatan laten Orde Baru memang membutuhkan gerakan-gerakan yang kualifikasinya berada sedikit di bawah revolusi. Tapi bukan reformasi. Sebab reformasi hanya punya fundamental intelectual, di mana kekuatan ofensifnya mudah dipatahkan; terletak di dalam ruas antara revolusi dan reformasi, memang tidak terumuskan dengan jelas. Peralihan kekuasaan ini cukup disebut sebagai tekanan massa yang gagal melahirkan revolusi (Samuel P. Huntington : 1983). Gerakan prodemokrasi sebelum jatuhnya Orde Baru hingga ikut mendominasi kekuatan politik baru, memang punya basis dan aliansi massa yang efektif menyisir sampai agak bersih kekuatan laten Orde Baru.

Ketika keluar dari krisis (escape from crisist) merupakan sebuah kemutlakan. Untuk itu, pada dasarnya yang kita gugat adalah lembaga-lembaga politik yang telah diberi kewenangan mengatur lalu lintas kepentingan politik dalam tertib politik berdasarkan mandat dari rakyat menurut konstitusi. Pada kenyataannya, politik masih tetap panglima atas segala urusan berbangsa. Dalam pandangan realistis itulah kemudian muncul tertib politik sebagai agenda prioritas yang dituntutkan kepada elit politik yang sedang berkuasa untuk menyambut respon rakyat atas harapan yang dijanjikannya.

Tertib politik dinilai begitu vital sebagai prasyarat pengantar bangsa keluar dari krisis. Seperti disebutkan sebelumnya, politik tatap sebagai panglima atas segala-galanya. Buktinya, ketetapan tentang seorang koruptor atau bukan finalnya diputuskan melalui pernyataan lisan presiden (Gus Dur). Segala-galanya digantungkan pada pemimpin negara, kata Wimar Witoelar. "Orang sering lupa bahwa zaman sekarang, Presiden hanyalah pejabat puncak," tulis Wimar dalam Asal Usul Harian Kompas, 5 Desember 1999. Kedua, kebijakan pemerintah, melaju tanpa hambatan (perimbangan). Ini konsekuensi penerapan azas demokrasi non oposisi. Memperhadapkan realitas politik ini dengan pantangan Orde Baru pada apa yang disebut oposisi, demikian kenyataannya, sebenarnya kita mengalami langkah mundur (set back) dalam membangun lembaga politik yang checks and balances dari segi tiga kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (pembagian/pemisahan kekuasaan).

Ketiga, setelah pintu terbuka lebar bagi partisipasi politik dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan, kekuatan sosial dan politik baru maupun lama merasa tertuntut ikut memberi campur tangan. Partisipasi politik ini teraplikasi secara horisontal terhampar dari semua sektor kehidupan masyarakat; sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, birokrasi, militer, dan seterusnya.

Yang timbul kemudian adalah terabaikannya etika dalam menggunakan kewenangan kekuasaan dan pemerintahan. Praktek pemerintahan berlangsung lintas bidang dan profesi tanpa rambu-rambu. Ekonom mengusili skandal politik; politikus dan pakar politik terjun menuntaskan skandal kredit macet; menteri agama nimbrung celoteh soal Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Jaksa Agung bertugas sebagai polisi; wartawan berfungsi sebagai jaksa dan hakim; wakil presiden mengurusi Josua; presiden melulu melepas panah tanpa sasaran; dan seterusnya.

Kekuatan Alternatif
Pertanyaannya kemudian, kekeliruan terjadi pada lembaga atau person yang memangku jabatan pada lembaga itu? Tentu jawaban perdananya adalah, kembali ke aturan main (role of the game) yang ada. Justru aturan main kita dalam kemasan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah sekarang kian jauh lebih baik pejabat/penguasa baru kita adalah reformis atau nyaris tanpa celah. Atau boleh jadi, selanjutnya setelah itu, lembaga politik kita yang masih tetap tidak berwibawa. Tapi tidak menutup juga kemungkinan personnya yang demikian, tanpa perlu menuding lembaganya.

Tentu agenda transformasi bangsa selanjutnya, berangkat dari persoalan di atas, adalah kekuatan sosial atau politik mana lagi yang dapat diharap masih punya kekuatan membangun tertib politik menjadi kondusif untuk menyelenggarakan kekuasaan dan pemerintahaan. Sebab keluar dari krisis tidak boleh terlalu banyak membeli waktu. Alias konformitas mau tak mau pada akhirnya akan tahu diri menghadapi situasi berat. Resep berupa mandat rakyat dan kompromi (jalan tengah) hanya manjur untuk menciptakan cooling down dalam ketegangan politik. Itupun temporer. Sedang untuk keluar dari krisis multi dimensional, itu bukan garansi total.

Sementara itu, reformasi internal di tubuh militer telah menyajikan kemajuan. Bahkan lebih dari itu, reformasi internal itu juga menelorkan sejumlah perwira-perwira militer yang cerdas, bernurani, serta punya kepekaan krisis. Tak lama lagi, setelah TNI nantinya bersih dari perwira-perwira aktif maupun purnawirawan yang "ternoda", militer bakal solid ke dalam maupun keluar. Sehingga, TNI secara kelembagaan pasca reformasi internal, kesiapan dan kekuatannya jauh lebih prospektif dibanding dengan kekuatan sosial-politik (sipil) yang sedang giat membuktikan dirinya mampu menciptakan tertib politik sebagai prasyarat mengantar rakyat Indonesia keluar dari krisis multi dimensi sekarang ini.

Merujuk pada wajah kekuatan sosial dan politik yang sekarang memerintah penuh dengan kekacauan dan tanpa orientasi, pada akhirnya akan pasrah menyambut tanggal "babak belur"-nya. Sementara, tinggal satu kekuatan yang dapat melanjutkan tranformasi ini untuk menciptakan tertib politik pada saat selanjutnya nanti, yakni militer. Mungkin sebentuk junta seperti periode-periode pretorian di Turki, Thailand, Meksiko atau Mesir pasca Perang Dunia II.

Di negara-negara tersebut, militer mengambil alih kekuasaan untuk membangun lembaga-lembaga politik yang berwibawa dan siap menjalankan konstitusi sehingga tercipta tertib politik yang memungkin keadaan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setelah semuanya siap, junta militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada kalangan sipil untuk melanjutkan pemerintahan. Militer Indonesia pasca reformasi internal sangat mungkinkan menampilkan good will dan political will sejenis itu. Apalagi didukung oleh perwira-perwira tinggi yang reformis dan bernurani serta punya kepekaan krisis.

*) Alumni Komunikasi Unhas
Selengkapnya >>