Bakal Lahir "Anak Haram Demokrasi" di Pasar Gelap
Barang jabatan wakil presiden (wapres) bekas, yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, kini sedang dijajakan untuk mendapatkan pembeli. Sedang dilelang, sedang menunggu pembeli. MPR RI (Majelis Permusyaratan Rakyat) memberi waktu 20 hari kepada Presiden Prabowo untuk menjaring maksimal dua calon pembeli.
Sampai hari ini, barang ini masih dijajakan. Namun sangat sepi peminat. Partai Politik (parpol) sebagai calon pembeli juga hanya satu, yaitu Partai Gerindra. Parpol lain, tidak mengajukan penawaran. Partai PKB, Golkar, PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, tidak ada penawaran calon.
Parpol-parpol itu justru setuju jika Gerindra menjadi satu-satunya calon pembeli. Satu-satunya penawar. Tak satu pun parpol non Gerindra yang menunjukkan minat beli, bahkan dalam bentuk diam-diam (malu-malu kucing), untuk menitipkan kehendak.
Sebaliknya, Gerindra tidak mengekspresikan penolakan jika didaulat menjadi satu-satunya penawar, satu-satunya calon pembeli. Gerindra bahkan telihat sedang dalam perayaan kemenangan, mengkurasi kader-kader terbaiknya untuk menikmati jabatan bekas yang ditinggalkan Gibran tersebut.
Parpol-parpol non Gerindra hanya menonton dari jauh, menyaksikan kader-kader Gerindra berkompetisi dalam senyap namun riuh. Ada Sufrmi "don" Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani. Tiga kesatria Gerindra ini menguasai perbincangan di ruang publik, dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Tentu ini fenomena unik. Ada barang bagus, tapi sepi peminat. Hanya satu calon pembelinya. Suatu barang bagus, biasanya dikerumuni penawar, calon pembeli. Sebaliknya, suatu barang tidak bagus atau jelek, dapat dipastikan akan sepi peminat, sepi pembeli.
Jika sepi peminat demikian, betulkah jabatan wapres bekas ini adalah barang bagus? Jangan-jangan yang dijajakan ini bukan barang bagus! Jika barangnya bagus, tentu berlaku istilah dalam hukum "Supply and Demand" yang ada "Cateris Paribus"-nya. Tapi ya sudahlah, realitas juga kerap merupakan imitasi dari pebisnis "influenser".
Mari kita lanjutkan persoalannya, mengapa barang bagus ini (kalau memang bagus) sepi peminat, sepi calon pembeli! Salah satu penyebab paling mungkin, barang ini adalah barang bekas. Bukan barang asli. Jabatan wapres yang asli itu jual-belinya di pasar Pemilu, pasar resmi, pasar legal.
Artinya, pasar di luar pasar pemilu adalah pasar gelap (black market). Jabatan wapres bekas yang ditawarkan lewat pasar MPR (bukan lewat pasar Pemilu), itulah pasar gelap dalam konteks demokrasi. Umumnya, pembeli yang "nangkring" di pasar gelap (di luar pemilu) itu didorong oleh keterbatasan akses di pasar resmi (karena tidak mampu ikut Pemilu, atau tidak berasal dari rakyat).
Pengalaman berdagang selama ini, pasar gelap lah surganya barang-barang hasil curian, penipuan, atau penyelundupan. Di pasar gelap, penjual dan pembeli saling memahami, karena kejahatan dan penjahat berada dalam filsafat yang sama.
Pasar gelap menyediakan barang-barang yang tidak tersedia secara legal, karena barang itu melanggar undang-undang atau norma sosial.
Penjahat dan pasar gelap itu saling memahami dan saling membutuhkan. Pencuri atau penyelundup, membutuhkan penadah. Nah, penadah itu adanya di pasar gelap. Harap aktor penadah ini jangan dulu dikaitkan dengan "pasar gelap" MPR.
Penadah dan MPR RI tentu berbeda secara moral dan etika, namun sama-sama hidup di pasar. Penadah hidup di pasar gelap. MPR hidup di pasar resmi, tapi bisa juga tiba-tiba gelap.
Di pasar gelap, harga barang (terutama dari hasil kejahatan) selalu lebih murah daripada yang ada di pasar resmi. Karena berstatus "barang panas" (hot goods), penadah terpaksa menjualnya jauh di bawah harga pasar resmi, agar barangnya cepat berpindah tangan. Kalau MPR, punya waktu 60 hari untuk memindah-tangankan barang jabatan wapres bekas di atas.
Di pasar gelap, sistem kepercayaan bersifat tertutup. Penjual tidak bisa beriklan secara terbuka, sebagaimana terbukanya kampanye pada pasar resmi pemilu. Syarat khusus (bukan syarat umum) calon pembeli, ter-enkripsi secara belapis sehingga tidak semua calon pembeli jabatan wapres bekas bisa memahaminya, dan kemudian memenuhinya.
Di pasar gelap, ada juga risiko penipuan antar-pelaku (penjual dan pembeli). Karena tidak ada perlindungan politik yang pasti, penipuan sangat sering terjadi. Penadah bisa menipu pencuri, atau penjual di pasar gelap bisa menipu pembeli, tanpa ada pihak yang bisa melapor di sosmed, karena malu ketahuan kena tipu.
Untuk barang bernilai tinggi seperti jabatan wapres bekas ini, ada juga kesulitan menjualnya secara utuh. Ibarat kendaraan curian yang dijual sate di pasar gelap. Jabatan ini sudah tidak utuh lima tahun. Lagi pula, kondisi jabatan wapres ini sudah bekas, sekalipun bekas tapi mulus. Barang second-hand, thrifting, atau barang "cakar".
Di persilangan identifikasi inilah kita mesti segera menjatuhkan pilihan, apakah MPR itu pasar resmi atau pasar gelap. Jika yang dijual adalah "barang panas", tentu tidak ada pembelinya. Pembeli lebih memilih mencarinya di pasar gelap. Jadi, MPR di sini bukanlah pasar gelap, namun menjual barang yang termasuk "barang panas".
Tentu saja, jabatan wapres bekas yang ditinggalkan oleh Gibran bukanlah "barang panas" yang diperjual-belikan. Itu adalah jabatan konstitusional negara, barang legal. Barang yang tidak diperdagangkan secara ilegal atau diam-diam, melainkan melalui proses secara resmi dan terbuka berdasarkan hukum tata negara.
Pada akhirnya, perjalanan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada istilah "ANAK HARAM KONSTITUSI" yang lahir dari rahim Mahkamah Konstitusi (MK) jelang Piplres 2024, karena memboleh anak di bawah umur menjadi cawapres.
Perjalanan demokrasi ini menemukan persinggahan baru, yaitu "anak haram demokrasi", yang merujuk pada wapres yang tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilu, melainkan melalui persekongkolan di MPR. Akan lahir "Anak Haram Demokrasi" dari rahim MPR.
Satu-satunya nanti wapres dalam sejarah politik Indonesia yang berjuluk "ANAK HARAM DEMOKRASI".
Makassar, 19 Nopember 2026

Komentar